Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya herorderingekonomi. Dimana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional.

Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun overall planningyang meliputi bidang ekonomi, kultural dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategy,yaitu perencanaan overalldan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.

Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.

Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.

Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.

Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1000 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960.

Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir Djuanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan Konsep Djuanda. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia.

Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

Strategi Ekonomi Terpimpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap;

Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.

Peraturan pelaksanaan Dekon tidak terlepas dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap Dekon. PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan Dekon, padahal Aidit terlibat di dalam penyusunannya, selama yang melaksanakannya bukan orang PKI. Empat belas peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis.Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.

Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis dari pada ekonomi, misalnya pembangunan Monumen Nasional (Monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV dan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo).

Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit (kredit impor) jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah satu atau dua tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferedpaymentkhusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara Rp250 juta sampai Rp 1 milyar. Perusahaan atau perseorangan itu harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar, dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri.

Dampak dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1000 (uang lama) diganti dengan Rp1 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

KESIMPULAN

1. Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dengan Angkatan Darat.
2. Pada masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda (Trikora). Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi (Dwikora).
3. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung.

Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Reformasi (1998-sekarang)

   

Krisis Moneter, Politik, Hukum dan Kepercayaan

—  Krisis moneter yang melanda Thailand meruapakan awal mula peristiwa yang mengguncang nilai tukar negara-negara Asia seperti Malaysia, Philiphina, Korea dan Indonesia

—  Situasi ini mendorong Suharto meminta bantuan IMF

—  IMF mau menyanggupi asal Indonesia mau meutup 16 bank dan menarik subsidi (tapi usaha ini tidak menyelesaikan masalah)

—  Upaya lain pemerintah adalah melalui BI yaitu dengan melakukan intervensi pasar (4000 menjadi 17.000) kondisi ini menyebabkan jatuhnya saham Jakarta dan bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar yang menyebabkan PHK

—  Kondisi ini menyebabkan Suharto menerima Proposal IMF (Nota kesepakatan) dengan Direktur IMF yaitu Michele Camdesius

—  Tetapi proposal terbut justru membuat kondiis Indonesia pada ekonomi liberal dan Indonesia memutuskan untuk tidak melaksanakan perjanjian dengan IMF

—  Di saat krisis, muncul ketegangan sosial dalam masyarakat (terjadi kerusuhan di berbagai Kota yang anti Cina, mereka menganggap Cina mendominasi perekonomian di Indonesia)

—  Di sisi lain masalah pemilu muncul, yaitu menangnya Golkar untuk kesekian kalinya mmebuat Suharto di resmikan oleh MPR sebagai presiden kembali dan BJ Habibie menjadi wapres

—  Beberapa minggu setelah terpilihnya Suharto, muncul kekuataan oposisi yang sudah lama terbendung mereka di pelopori oleh mahasiswa (ITB, UI, dll) mereka menuntut :

1.     Penurunan harga sembako
2.     Penghapusan KKN
3.     Suksesi Kepemimpinan Nasional

—  Karena tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, maka mereka keluar kampus (bentrok dengan aparat, dan membuat Wiranto meredam dengan menawarkan dialog)

—  Tetapi tidak dikehendaki mahasiswa karena tuntutan mereka adalah penurunan Suharto, menurut mahasiswa  media paling efektif untuk dialog adalah lembaga kepresidenan dan MPR

—  4 mei 98, pemerintah menaikkan BBM dan tarif dasar listrik (situasi ini menambah ruwet)

—  9 mei 98, Suharto ke Kairo Mesir untuk menghadiri Konferensi G 15 (dia meminta rakyat tenang, dan keamanan akan dikerahkan) tapi hal ini tidak bisa meredam aksi Mahasiswa

Tuntutan dan Agenda Reformasi

—  Gerakan reformasi mempunyai 6 agenda, yaitu:

1.     Suksesi kepemimpinna nasional
2.     Amandemen UUD 1945
3.     Pemberantasan KKN
4.     Penghapusan dwifungsi ABRI
5.     Penegakkan supremasi hukum
6.     Pelaksanaan otonomi daerah

—  Agenda utama Refoemasi adalah turunnya Suharto

—  Kronologis kejadian:

—  20 mei 1998 sudah diagendakan mahasiswa untuk menjadikan hari ini sebagai hari Reformasi nasional

—  Tetapi peristiwa terjadi diluar dugaan, 12 mei 98, 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak (Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, Hafidzin Royan)

—  13 mei 98, terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan di jakarta dan Solo, menyebabkan Suharto mempercepat kepulangannya dari Mesir

—  14 Mei 98, demonstran menduduki gedung-gedung pemerintah pusat dan daerah

—  18 Mei 98, Ketua MPR Harmoko meminta Suharto turun dari jabatannya

—  Untuk mengatasi keadaan, Suharto akan mempercepat pemilu *mengundang Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid) tetapi tidak mendapat dukungan rakyat

—  Harmoko meminta Suharto untuk mengundurkan diri pada jumat 20 Mei 98 atau MPR akan  terpaksa mmeilih presiden baru

—  11 menteri kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri

—  Jam 09.00 akhirnya Suharto mengundurkan diri setelah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun

—  Jabatan Presiden diganti oleh BJ Habibie dan Indonesia memasuki masa reformasi

Perkembangan Politik dan Ekonomi masa pemerintahan BJ Habibie

—  Dasar hukum pengangkatan BJ Habibie adalah Tap MPR No. VII/MPR/1973 yang berisi “jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan sebagai Presiden”

—  Ketika Habibie menjadi Presiden Indonesia  sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir yang disebabkan oleh krisis mata uang yang disebabkan oleh hutang luar negeri yang sangat besar yang menurunkan nilai rupiah menjadi ¼

—  Krisis ini menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri,, manufaktur serta sektor finansial, keadaan diperparah juga oleh kemarau panjang EL Nino yang menyebabkan turunnya produksi beras

—  Krisis juga diperparah oleh peristiwa mei 98 yang menhancurkan investor Cina (larinya modal, hancurnya produksi dan distribusi menyebabkan inflasi tinggi)

—  Tugas BJ Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi, serta segera mungkin mengatasi permasalahan yang terjadi

—  Dalam menjalankan tugasnya Habibie berjanji akan menjalankan Reformasi serta komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan politik yang demokratis dan meingkatkan kepasttian hukum

—  Dalam Pidato pertamanya, ada 3 hal penting yang akan dilakukan Habibie pada masa pemerintahannya, yaitu

1.     Dibidang politik : Habibie akan memperbarui perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan politik yang bernuansa pada PEMILU
2.     Di bidang hukum : meninjau kembali UU Subversi
3.     Di bidang Ekonomi : menyelesaikan UU yang menghilangkan monopoli dan persaingan tidak sehat

—  Habibie juga melaksanakan semua komitmen yang disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya  dengan IMF (pemerintah akan menjunjung tinggi kerjasama regional dan internasional)

a. Pembentukan Kabinet Reformasi pembangunan

—  Sehari setelah dilantik, hhabibie membuat kabinet yang di beri nama Kabinet Reformasi Pembangunan

—  Kabinet ini terdiri dari 36 menteri yaitu $ menteri negara sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara sebagai pemimpin departemen, 12 menteri negara sebagai pengemban tugas tertentu

—  Dalam kabinet ini habibie menyertakan 20 menteri pada Era Suharto

—  Kabinet ini terdiri dari ABRI, Parpol, uunsur daerah, kalangan intelektual PT, lembaga swadaya masyarakat

—  25 Mei 98, sidang pertamanya di kabinet pembangunan Habibie akan mengatasi krisis dengan 2 sasaran pokok yaitu tersedianya bahan makanan pokok dan berputarnya kembali perekonomian masyarakat

—  Pusat Kabinet Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat (memberi peran perusahaan kecil, menangah dan koperasi)

—  Habibie juga menyampaikan menyangkut reformasi dibidang politik, ekonomi dan hukum harus merevisi UU Pemilu, UU parpol dan Golkar, UU susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU pemerintah daerah

—  Tuntutan maskarakat adalah tentang adanya amandemen UUD 1945, bahwa UUD memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, tidak adanya Check dan Balances system sehingga dalam praktiknya disalahgunakan seperti pengaturan HAM yang minim dan mengenai pemilu (demokrasi)

Sidang Istimewa MPR

—  Ditengah maraknya demonstran mahasiswa dan desakan kaum intelektual pada pemerintahan habibie, tanggal 10-13 Nov 1998 MPR mengadalan sidang Istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi disegala bidang, ketetapan-ketetapan yang dihasilkan al:

1.      Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum
2.      Pencabutan keputusan p4 sebagai mata pelajaran wajib (Tap MPR No. XVIII/MPR/1998)
3.      Masa jabatan Presiden dan Wapres dibatasi hanya sampai 2 kali mas atugas masing-masing 5 tahun (Tap MPR No. XIII/ MPR/ 1998)
4.      Agenda Reformasi politik meliputi Pemilu, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap dwifungsi ABRI
5.      Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, pembebasan tahanan poliitik dan narapidana politik

sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin (1959-1965)

                                              


                                                 

1. Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin

1. Menuju Demokrasi Terpimpin
   Kehidupan social politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 hingga 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dewan konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Soekarno menaruh harapan basar terhadap pemilu 1955, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya cabinet berkaki empat yang anggotanya tersiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalalam masyarakat.
   Presiden menekankan bahwa Demokrasi Liberal tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu ia menggati dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan social dan kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok yang tekandung dalam konsepsi tersebut:

1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan system demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
2. Pembentukan cabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan funsional atau golongan karya.

Upaya menuju Demokrai Terpimpin dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 mei 1957. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrsi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945.

Pada tanggal 3 juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Ir. Djuanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional (Roeslan Abdoel Gani dan Moh. Yamin), serta ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pada hari minggu, 5 juli 1959 pukul 17.00 uoacara resmi di Istana Merdeka selama 15 menit, 3 hal pokok Dekrit oleh Presiden Soekarno:

1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetaoan dekrit dan tidak berlakunya lagu UUD sementara (UUDS)
3. Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Sehari sesudah Dekrit Presiden 5 juli 1959, Perdana Menteri Djuanda mengembalikan mandate kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 juli 1959, Soekarno mengumumkan cabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam cabinet ini Soekarno berlau sebagai Perdana Menteri, dan Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua wakil yaitu dr. Leimana dan dr. Subandrio.

Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringtan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, domokrasi, anti imperialism-imperialisme, anti demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato terebut diberi judul “Penemuan Kembali Revoluso Kita”.

Sementara itu konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirya terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 diajukan oleh pemerintahan. Penolakan tersebut membawa dambak pembubaran DPR oelh Presiden Soekarno pada tanggal 5 maret 1960. Ia mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR). Para anggota DPRGR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik namun lebih berdasarkan perimbangan lima golongan, yaitu Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik dan golongan fungsional.

1. Peta Kekuatan Politik Nasional
   Antara tahun 1960-1965, kekuatan poitik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasan Negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Kekutan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI menerapkan strategi “menempel” pada Presiden Soekarno.
   Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk cabinet Gotong Royong (Nasakom) pada tahun 1960 karena mendapat tentangn dar kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dakam MPRS, DPRGR, DPA dan Pengurus Besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR).
   Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan territorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD. Seperti peristiwa Bandar Betsy (Sumata Utara), Peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik pki disini adalah menguasai desa untuk mengepung kota.
2. Pembebasan Irian Barat
   Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah cabinet RI adalah masalah Irian Barat. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasa warsa tidak tidak berhasil mengembalikan Irian Barat. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957, jalan lain yang dilakukan adalah elancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya melalui jalur militer. Dalam rangka perjuanganpembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah :

1. Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan Belanda.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Akhirnya pada tanggal 15 agustus 1962 ditanda tangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York, hal ini dikenal sebagai perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB.

1. Konfrontasi Terhadap Malaysia
   Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua Negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Pembentukan federasi Malaysia dianggap sebagai proyek Neokoloniaisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia, oleh karena itu berdirinya Negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia.
   Untuk meredekan ketegangan di anatar tiga Negara tersebut kemudian diadakan Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philiphina dan Indonesia) di Filiphina pada tanggal 31 juli-5 agustus 1963. Untuk menjalankan konfrontasi dwikora, Presiden Soekarno membentuk komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan knfrntasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden Ri menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 juni 1964.

1. Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
   Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awl berlakunya herordering ekonomi. Dimana lat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara atau minimal di bawahpengawasan Negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Langkah yang dilakukan anatara lain membentuk Dewan Prancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.
   Kebjakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keungan dan perekonomian Negara. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk panitia 13. Anggota panitia melibatkan ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilan konsep Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai starategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
   Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung.